Pemprov Maluku siapkan 10500 paket sembako jelang Ramadhan 1444 Hijriah


Ambon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menghimpun sebanyak 10.500 paket bantuan sembako untuk masyarakat yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Ramadhan dan Idul Fitri 1444 hijriah.

“Akan dikonsolidasi bersama-sama, upaya langkah percepatan yang saat ini menjadi isu di tingkat nasional maupun dunia yaitu inflasi,” ujar Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah dalam rapat tindak lanjut guna pengendalian Inflasi, di Ambon Jumat.

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menjelaskan tambahan bantuan paket yang saat ini sudah mencapai 10.500 paket dari yang sebelumnya berkisar antara 9.000 paket.

“Alhamdulillah, ada tambahan kurang lebih 1.000 paket jadi totalnya semua 10.500 paket, kita berdoa bersama-sama agar apa yang dilakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, untuk masyarakat Maluku.” ucapnya.

Rapat koordinasi pengendalian inflasi jelang Ramadhan di Maluku (Antara/DedyAzis)

Ia juga mengajak para stakeholder, untuk sama-sama peduli untuk Maluku yang lebih baik.

“Marilah kita sama-sama peduli, berkolaborasi, bahu membahu, sebagaimana harapan teman-teman pelaku usaha dan Gubernur Maluku Murad Ismail, yang selalu menyampaikan agar Bersama-sama berkolaborasi untuk Maluku lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu sejumlah paket yang telah diterima antara lain dari PT. PLN Maluku Maluku Utara sebanyak 250 paket, Bank Tabungan Negara 150 Paket, Bank Tabungan Pensiunan Negara 150 Paket, Bank Central Asia 50 Paket, PT Lia Tan Jaya 25 Paket, Hotel Swissbel Ambon 15 Paket, Taspen 100 paket, dan BPJS 100 paket.

“Sementara saat ini masih menunggu konfirmasi dari PT. Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, Perikanan Nusantara, Maluku Prima, PT PPI,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku Saldi Aldrin, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Onesimus Soumeru, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pelaku Usaha, Perbankan, beserta unsur terkait lainnya.

Scroll to Top