Deretan Tol Bermasalah soal Pembebasan Lahan Ada yang Dicolek Jokowi



Jakarta

Pemerintah terus mendorong pembangunan jalan tol baru di tanah air demi meningkatkan efisiensi dan konektivitas antar wilayah. Namun sayangnya, sejumlah proyek tol masih menyisakan polemik di tengah masyarakat.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah proyek jalan tol di Indonesia yang tersandung masalah pembebasan lahan. Beberapa di antaranya hingga kini belum terselesaikan masalahnya, bahkan salah satunya ada tol yang telah dioperasikan.

Tol-tol ini memiliki satu permasalahan yang sama yaitu perkara uang ganti rugi dari pembebasan lahan pembangunan tol. Berikut detikcom rangkum beberapa ruas tol tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Tol Semarang-Demak

Perkara masalah pembebasan lahan di Tol Semarang-Demak kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dalam momentum peresmian Seksi 2 Sayung-Demak pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan sejumlah masyarakat yang demo menuntut kepastian uang ganti rugi dari pembebasan lahan tol tersebut.

Menurut catatan detikjateng pada 2022 lalu, pembangunan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut di Kota Semarang ini mengalami kendala terkait pembebasan lahan tanah musnah. Tanah musnah yang dimaksud adalah tanah yang sudah tenggelam akibat banjir rob.

Lahan di sejumlah wilayah Kecamatan Satung, Demak, terdampak abrasi berpuluh-puluh tahun. Sehingga lahan pemukiman, pekarangan, dan persawahan sebagian sudah beralih fungsi tambak dan menyatu dengan air laut.

Pemerintah sudah membuat aturan terkait penetapan tanah musnah lewat Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021. Dalam aturan itu, pemilik tanah musnah akan mendapat ganti rugi berupa kerohiman yang nilainya 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Di sisi lain, masyarakat ingin agar ganti rugi tanah itu tidak menggunakan skema tanah musnah. Salah satu alasannya, lahan yang mayoritas tambak itu masih produktif. Kabarnya warga menginginkan agar tanah itu dibeli seharga Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta.

Pada November 2022 lalu, sebanyak 3 desa menolak untuk menandatangani persetujuan pembebasan lahan karena menolak lahan tambaknya dikategorikan tanah musnah. Tidak hanya itu, bahkan ada seorang kakek yang mengaku lahan sawahnya tidak mendapat ganti rugi. Lahan seluas 3.940 meter di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Demak, itu sudah dikerjakan oleh pihak pelaksana jalan tol sejak 2020 lalu.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2/2023). Seksi 2 ruas Sayung-Demak menelan anggaran hingga Rp 5,9 trilun.

Sementara seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe – Sayung sepanjang 10,39 km merupakan porsi dukungan konstruksi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun yang bersumber dari APBN. Ruas ini sudah terkontrak sepanjang 10 km dan sedang dalam proses pembebasan lahan.

2. Ruas Tol Jatikarya

Ruas Tol Cimanggis-Cibitung Segmen Cimanggis Junction-On/Off Ramp Jatikarya yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, ini bisa dibilang merupakan salah satu lokasi demo ‘langganan’. Hampir setiap bulannya, para ahli waris menggelar demo dengan memblokir akses jalan tol tersebut. Akibatnya, lalu lintas di jalur tersebut macet.

Aksi ini digelar menyangkut protes terhadap kasus sengketa lahan Tol Jatikarya yang telah ada sejak 2021 silam dan tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Menurut catatan detikcom, pada 2021 silam ratusan warga demo menuntut ganti rugi pembebasan lahan di ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Km 26.600, tepatnya di depan gerbang Tol Jatikarya arah Jagorawi.

Ada sekitar 300-400 orang warga yang merupakan ahli waris melakukan unjuk rasa dan menuntut uang ganti rugi kepada pihak tergugat. Para ahli waris menuntut tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 238 miliar sesuai putusan pengadilan negeri (PN) Kota Bekasi. Dana tersebut pun sebagian telah dititipkan ke pengadilan sejak 2017 silam namun para ahli waris mengaku belum mendapatkannya.

Setelah itu, berbagai aksi unjuk rasa pun terus digelar. Seperti pada Juni 2022 silam, sejumlah warga membuka paksa pintu Tol Jatikarya dan menggelar aksi unjuk rasa di area jalan tol. Sama seperti aksi sebelumnya, warga yang merupakan ahli waris ini protes atas hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi yang menuntut haknya berupa dana konsinyasi.

Tidak hanya itu, aksi lanjutan pun digelar pada Oktober 2022. Kali ini, warga memblokir jalan dengan mendirikan bedeng alias tenda-tenda darurat. Massa menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera memberikan surat pengantar untuk menyelesaikan pembayaran uang konsinyasi atas penggunaan tanah untuk Tol Cimanggis-Cibitung di daerah Jatikarya seluas 4,2 hektare yang belum dibayar selama 25 tahun.

Kemudian pada bulan November 2022, aksi demo kembali digelar. Massa demo memblokade pintu Tol Jatikarya yang mengarah ke Bekasi dan Cimanggis hingga mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan Cibubur macet total. Kendaraan terkunci hingga tak bisa bergerak.

Ruas Tol Cimanggis-Cibitung terdiri dari dua seksi dengan total panjang 26,18 kilometer. Seksi I Cimanggis-Jatikarya telah beroperasi penuh sejak November 2020, sedangkan Seksi II Jatikarya-Cibitung sepanjang 3,5 km masih dalam tahap konstruksi. Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan Tol JORR 2, yang tergabung dalam jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Lanjut ke halaman berikutnya. Ada tol Cisumdawu hingga tol Padang-Sicincin.

Scroll to Top