Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penerapan electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meyakini kebijakan ini dapat menekan kemacetan di Jakarta.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan ERP menjadi salah satu cara untuk ‘memaksa’ masyarakat mengurangi kendaraan pribadi dan naik angkutan umum.
Hanya saja, pihaknya menekankan agar rencana ini tidak buru-buru diterapkan. Penyusunan skema dan mekanisme kebijakan ini harus sangat diperhatikan dan sosialisasinya pun harus masif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu (ERP) sangat mungkin dan sangat bisa menjadi salah satu cara untuk kurangi kepadatan lalu lintas. Namun bagaimana implementasinya, bagaimana skemanya harus dipikirkan baik-baik dan sosialisasi harus cukup,” ungkap Adita ditemui di Gedung DPR, Rabu (15/2/2023).
“Jadi tidak mungkin itu dilakukan dalam jangka waktu pendek,” tegasnya.
Menurutnya Pemprov DKI Jakarta sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kemenhub, dalam hal ini dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal wacana ERP.
“Kalau kita lihat sekali lagi tujuan penerapan ERP dari Pemprov itu kan tujuan utamanya kurangi kemacetan dan perlu dipersiapkan sedemikian rupa,” ujar Adita.
Di sisi lain, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Agung Rahardjo mengatakan berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, namun tak kunjung berhasil.
Dia mencontohkan sejumlah program yang telah dijalankan, seperti 3 in 1, one way di beberapa ruas jalan, pembatasan kendaraan besar, hingga ganjil genap. Dirinya meyakini ERP menjadi solusi terakhir untuk menekan kemacetan di Jakarta.
“Kalau bapak dengar sekarang ini di Jakarta akan dilakukan suatu solusi kemacetan, tentu mendengar apa itu ERP. Itu salah satu solusi terakhir,” tutur Agung dalam acara Kampanye Jalan Hijau 2023 yang disiarkan di YouTube BPTJ.
ERP Masih Lama
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sendiri pernah menyebut penerapan ERP di Jakarta masih dikaji. Menurutnya kajian masih butuh dilakukan dalam waktu yang lama. Dia menegaskan kebijakan ini tak akan dilakukan dalam jangka waktu menengah pendek.
“Sekali lagi ya ERP dalam proses. Silakan saja masyarakat yang memang memberikan pendapat namanya itu memberi pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif. Ini kan masih lama. Masih 7 tahapan proses,” kata Heru Budi usa di Kanal Banjir Timur, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023) yang lalu.
Heru juga mengatakan penerapan ERP tidak akan dilakukan sekaligus di 23 titik di Jakarta. Dia mengatakan ERP bakal diterapkan lebih dulu di jalur yang sudah terlayani MRT atau TransJakarta.
“Kalau itu sudah terlayani MRT, Transjakarta sudah terlayani dengan baik, aturan sudah ada kita peta,” sambung Heru.
(hal/das)