Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung digeruduk ratusan orang pada Rabu (15/3/2023) siang.
Mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejak tahun 2018 karena dianggap tidak sejalan dengan program Reforma Agraria.
Dalam aksinya massa yang mengatasnamakan Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat tersebut datang membawa mobil komando untuk orasi, spanduk protes, bahkan hingga keranda jenazah.
Isi spanduk protes tersebut di antaranya, “Pak Jokowi bagaimana nih, program bapak dicuekin sama BPN Jaktim, pelayanan PTSL sudah wafat, dan copot Kepala BPN Jakarta Timur”.
Humas aksi, Eko Wibowo mengatakan ada lima tuntutan mereka yakni menuntut pertanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018-2023.
“Kedua audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur. Ketiga copot Kepala BPN Jakarta Timur,” kata Eko di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (15/3/2023).
Keempat mendesak BPN untuk mensukseskan program Presiden Joko Widodo tentang Reforma Agraria, dan tuntutan terakhir mereka yakni basmi habis mafia rakyat.
Baca juga: Kepala BPN Jakarta Timur Masih Diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN
Menurut mereka PTSL yang diprogramkan Presiden Joko Widodo tidak dijalankan BPN Jakarta Timur sebagaimana mestinya karena banyak warga belum mendapat sertifikat tanah.
“Ada ribuan yang belum diselesaikan. Apalagi banyak warga yang sudah K1 (status tanah sudah clear) yang tinggal menunggu penertiban sampai saat ini belum terbit,” ujar Eko.
Pantauan di lokasi massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut tetap berupaya masuk ke kantor BPN Jakarta Timur untuk mempertanyakan nasib sertifikat tanah mereka.
Meski mereka tertahan di depan gerbang BPN Jakarta Timur yang dijaga jajaran Polres Metro Jakarta Timur, dan Polsek Cakung tapi mereka tetap melakukan orasi protes tuntutannya.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan personel yang Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Cakung karena massa berupaya mendorong pagar depan BPN Jakarta Timur.
“Mereka menunggu penerbitan sampai bertahun-tahun dan belum ada klarifikasi dari BPN. Itu terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta Timur, dari 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan,” tutur Eko.